Pembodohan Rilis Hasil Survei?

Pembodohan Rilis Hasil Survei?

Ya 2018 ! tahun dilaksanakan pilkada serentak. Ada 171 daerah yang akan melangsungkannya, itu artinya ada trilyunan rupiah akan dihabiskan. Berapa duit yang akan dihabiskan untuk penyelenggara; KPU, BAWASLU, KEAMANAN, cetak kertas suara, kotak suara, pendataan, sosisalisasi, rapat sana rapat sini, media pemberitaan heboh dan bersiaplah dunia medsos akan terjadi persitegangan peperangan urat saraf pihak pro vs kontra. Apa yang direbutkan sesungguhnya? Bersiaplah !

Komentar dan pendapat akan mengarah ke kedua sumbu panas utama yakni sumbu pro kawan dan sumbu kontra lawan. Ada yang terpublish online dan ada pertentangan secara offline tetapi lebih kepada yang sifatnya fisik ril. Kompetisi dapat berubah menjadi pertentangan, perbedaan dukungan dapat merusak hubungan perkawanan bahkan hubungan keluarga akan menjadi retak. Mengerikannya dapat memicu keretakan dan perpecahan kehidupan berbangsa dan bernegara, naudzubillah.

Media mainstream memainkan peranan sentral, argumentasi pemberitaan mereka seakan tafsir ayat-ayat dari tuhan, sulit dibantah dengan menyajikan data-data dan fakta tapi biasanya tetap dalam frame pro vs kontra. Apalagi argumentasi pemberitaan didasarkan pada hasil survey sebuah lembaga atau kelompok yang punya brand  nasional dimana apa saja yang mereka kemukakan seakan itulah kenyataan yang terjadi.

Menjelang pelaksanaan pilkada DKI beberapa waktu lalu Ahok hampir selalu menempati point tertinggi dalam setiap rilis survey. Selanjutnya muncul nama AHY dan Anis-Sandi yang tidak seberapa angka survey awalnya. Ya pada  gong hari pemungutan suara  ternyata pilkada tidak selesai melainkan akan dilakukan pemungutan suara lagi di putaran kedua. Pada masa menjelang putaran kedua ini issue saling menjatuhkan semakin meruncing dengan ditandainya keributan yang luar biasa di ibukota. Sepanjang usia pemilu lokal baru kali ini pemilu daerah terasa seperti pemilu nasional.

Hanya ada dua alat prediksi hasil pilkada yang dianut manusia pemilu Indonesia saat ini. Satu; DUKUN rasa magis, dan yang kedua; rilis hasil survey.

Padahal keduanya sama – sama berpeluang menipu pemilih. Karena apa? Karena sebagian besar pemilih tidak tahu caranya memprediksi, tahunya hanya menerima dan mengomentari hasil prediksi bukan bertanya seperti apa prosesnya hingga mendatangkan hasil prediksi tersebut.

Hasil survey yang dirilis itu niatnya mengarahkan pemilih demi kepentingan tertentu. Mana ada pemberitaan itu netral. Hal ini yang sering terlupa untuk disadari. Hasil survey itu bukan sabda seorang Nabi apalagi ucapan seorang dukun. Proses survey itu bukan perkara ghaib untuk diketahui oleh semua pemilih dan rakyat Indonesia.

Hasil Survei Yang Dirilis Itu Kebohongan??

Hasil Survei Yang Dirilis Itu Kebohongan??

Hasil survey itu harus dirahasiakan oleh internal kandidat pilkada. Kalau diumumkan di media atau di public  itu artinya bukan hasil survey tapi argumentasi suatu pembelaan dengan menggunkan alat yang berupa data hasil survey.

Hasil survey prediksi sangat sensitive dan sangat rahasia. Hasil survey itu hanya rahasia internal kandidat dan timnya. Hasil survey itu digunakan untuk arah strategi pemenangan terhadap calon tertentu. Hasil survey dijadikan sebagai tolok ukur bagi arah proses kampanye misalnya atau untuk mengetahui kekuatan pihak kawan dan pihak lawan.  Kalau hasil survei dapat saja dijadikan kajian ilmiah tapi etikanya itu dilakukan setelah peristiwa pada suatu pilkada itu, bukannya sepanjang proses pilkada itu hasil survei harus diobral bahkan harus di iklankan untuk keuntungan sesaat.

Keilmiahan hasil survei kita dapat sepakati bersama, namun dibalik itu semua kini setiap rilis hasil survei yang ditunggu tunggu itu hanyalah dijadikan semacam alat untuk mengencangkan argumentasi dan urat saraf belaka.

Survei dalam pilkada itu bukanlah barang haram dalam dunia demokrasi. Tetapi hasil survei juga harus dipahami bukanlah sebagai berita ghoib yang harus diterima begitu saja, serta bukanlah hal yang sulit untuk diajarkan dan dipelajari. Nilai edukasi haruslah disepakati untuk tetap ada bukan kepragmatisan semata dikejar. Pemilih jangan mau menerima begitu saja setiap rilis hasil survei. Buktinya sering kita temukan hasil survei itu berbeda – beda dari setiap perilisnya. Seperti itulah selama ini berjalan terus setiap pilkada yang itu itu saja pertengkaran urat saraf menyikapi rilis hasil survei.

Parahnya politisi pun menelan mentah – mentah hasil survei yang asal menguntungkan baginya tapi lupa bahwa sebenarnya hasil survei itu adalah alat baginya untuk menilai keadaan yang terjadi secara kekinian sehingga tepat dalam mengambil kebijakan dan keputusan.

Siapapun harusnya boleh dan bisa melakukan survei secara mandiri. Timses setiap kandidat wajib melakukan survei sendiri secara mandiri juga supaya hasil surveinya tidak mudah dicuri atau dijual oleh orang lain. Atau setiap kelompok mahasiswa juga pastinya bisa melakukan survei sendiri dalam setiap ajang pilkada sehingga dapat melihat lebih secara objectif terhadap kejadian terkinis serta dapat menambah wawasan dan pembelajaran yang arahnya memungkinkan menambah keahlian baik itu dalam hal ketajaman analisa terhadap persoalan maupun dalam menciptakan solusi – solusi yang lebih kontruktif.

Apalagi partai politik harusnya mampu survei sendiri sehingga kader partai kedepannya adalah orang – orang yang mampu membaca situasi dan menempatkan posisi dengan tepat. Bukannya diserahkan ke pihak luar partai. Setiap partai politik punya bagian urusan penelitian kan. Parpol dapat dengan mudah melaksanakan survei setiap minggu atau bulan, bukannya pas saat pilkada saja.