PILGUB KALTIM 2018 #7: SUARA RITA MASIH NYARING?

PILGUB KALTIM 2018 #7: SUARA RITA MASIH NYARING?

Rita Widyasari adalah seorang politisi yang unik. Mewakili suara perempuan yang terbukti unggul banget dalam pilkada maupun pileg di Kukar. Golkar selalu menjadi mayoritas diparlemen disana sejak jaman old kepemimpinan bapaknya (Alm. Syaukani HR) hingga kini.

Dia masih posisi teratas menurut info hasil survei terkini yang kami peroleh bahwa bunda Rita (sebagaimana ia dipanggil oleh fans-nya selama ini). Suara dukungannya masih mayoritas yakni sebesar capaian 40% keatas. Bandingkan dengan bakal calon lainnya yang “hanya” berkisar di angka tidak sampai 20%, bahkan bakal calon lainnya rata-rata masih belum mencapai  10% dukungan masyarakat pemilih se-Kaltim.

Bakal calon lain menjadi setengah wajib menyimak angka-angka ini. Timses juga ya jangan sampai ketinggalan info-info yang beginian. Modal nekat dan keyakinan saja masih kurang dalam upaya merebut dukungan mayoritas dari masyarakat pemilih se-Kaltim ini yang mencapai 2,5 juta pemilih.

Tim-nya Rita sampai detik ini masih banyak yang menunggu kepastian dia nyalon apa tidak. Masih bergejolak dalam bathinnya akan sejauh mana kira-kira kepastian untuk menentukan kemana dukungan akan diberikan. Bahkan masih banyak juga warga Kaltim yang masih belum tau kalau bunda Rita ini lagi tersandung masalah hukum di KPK.

Akankah bakal calon lainnya akan mampu “mengklaim” suara Rita ini, berikut beberapa catatan kami dari hasil depth-interview berbagai kalangan sebagai second-opinion saja ;

Pertama,  pahami dengan seksama mengapa selama ini pendukungnya Rita Widyasari di akar-rumput selalu solid dan militant?

Kedua, manajemen apa yang dijalankan olehnya sehingga memiliki imej yang kuat di mata masyarakat pemilih se-Kaltim saat ini?

Ketiga, mengapa dukungan ke Rita Widyasari sampai saat ini sangat sulit dilunturkan meskipun dia sedang menjalani proses hukum di Jakarta?

Keempat, jangan lupakan pemilih perempuan (jumlahnya sama banyaknya dengan pemilih laki) ya kan heheh…

Kelima, ada predikat yang sangat melekat pada sosok tokoh yang satu ini, yang membuat orang lain cenderung merasa ketertarikan yang sangat.

Itu dulu opini kami hari ini, kita lanjut terus setiap hari ya sampai dengan tanggal 03 januari 2018 akan datang, Insya Allah… yuk lanjut bagi yang mau ke undangan hari minggu, jangan lupa dandan yang cantik-gagah…  hahay. Salam santun kepada senior…  

(DC)

BACA JUGA : Survei Menang Telak Pilkada

PILGUB KALTIM 2018 #6: ARAH KOALISI PDIP KE GOLKAR?

PILGUB KALTIM 2018 #6: ARAH KOALISI PDIP KE GOLKAR?

Ramai beredar hari ini info dari internet serta di beberapa  group Facebook dan WA bahwa Isran Noor sudah mendapat restu dari Prabowo (Gerindra) untuk maju nyalon dalam pilgub Kaltim pada juni 2018 mendatang, sedangkan beberapa hari lalu Syaharie Ja’ang cukup PD akan diusung PD juga. PD pertama Percaya Diri, PD kedua Partai Demokrat maksudnya hehe…

Bagaimana PDIP dan Golkar?

Jika mengamati kepentingan nasional untuk pilpres 2019 mendatang maka sangat mengharuskan PDIP melakukan koalisi dengan Golkar. Tentu hitung-hitungannya tidak sesederhana langsung serta merta akan koalisi seperti  itu. PDIP punya strategi sendiri dan Golkar juga sudah “terlanjur” sejak awal-awal memutuskan tetap mendukung Jokowi maju pilpres 2019 untuk periode yang kedua kalinya.

Jika PDIP koalisi dengan Golkar untuk mengusung calon bersama pada pilgub Kaltim 2018 ini maka ada beberapa catatan yang memungkinkan dapat ditarik sebagai pertimbangannya ;

Pertama, PDIP dan Golkar adalah pemilik suara mayoritas di parlemen Karangpaci (PDIP 11 kursi dan Golkar 13 kursi) dimana total anggota DPRD Kaltim sebanyak 55 orang. Hal ini tentu menjadi modal yang sangat berlebih untuk mengusung calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim pada pilgub Kaltim Juni 2018 tahun depan.

Kedua, kedua partai ini memiliki massa dan kader militan yang sudah sangat berpengalaman. Kader di grass-root juga tergolong sangat merata sebarannya. Dari 10 kabupaten/ kota se-Kaltim kedua partai ini rata-rata adalah pemilik suara mayoritas di parlemen. Kubar basis besar PDIP, Kukar basisnya Golkar. Samarinda dan Balikpapan mayoritas PDIP dan Golkar juga kota Bontang. Kutim dan Berau dimana Golkar juga signifikan termasuk Paser dan PPU.

Ketiga, pertimbangan dimana selama ini Golkar selalu unggul untuk menempatkan kadernya sebagai Gubernur Kaltim beberapa untuk beberapa periode yang sudah-sudah.

Keempat, mengingat pillgub Kaltim ini sangat mungkin dinamis ditambah lagi jangkauan luasnya wilayah yang ber-efek juga terhadap besarnya menelan pembiayaan yang sangat tidak sedikit, maka dengan mempertimbangkan untuk menggabungkan kedua partai ini yang sudah nyata memiliki infrastruktur politik yang lebih lengkap tentu dapat menekan pembiayaan dengan menganut prinsip gerakan pemenangan yang berlangsung efektif dan efisien pembiayaan.

Kelima, koalisi besar diharapkan menekan resiko kalah. Meskipun tidak ada jaminan yang kuat bahwa koalisi besar selalu menang dalam catatan record pilkada selama ini. Pengurus Partai di pusat adalah penentu dan pemegang keputusan akan mengusung siapa dalam pilgub Kaltim kali ini.

Demikian opini kami, kita tunggu saja seminggu ini kira-kira…

Selamat menikmati hari minggu bagi warga yang piknik…

(DC)

BACA JUGA : Survei Menang Telak Pilkada

Hasil Survei Yang Dirilis Itu Kebohongan??

Hasil Survei Yang Dirilis Itu Kebohongan??

Hasil survey itu harus dirahasiakan oleh internal kandidat pilkada. Kalau diumumkan di media atau di public  itu artinya bukan hasil survey tapi argumentasi suatu pembelaan dengan menggunkan alat yang berupa data hasil survey.

Hasil survey prediksi sangat sensitive dan sangat rahasia. Hasil survey itu hanya rahasia internal kandidat dan timnya. Hasil survey itu digunakan untuk arah strategi pemenangan terhadap calon tertentu. Hasil survey dijadikan sebagai tolok ukur bagi arah proses kampanye misalnya atau untuk mengetahui kekuatan pihak kawan dan pihak lawan.  Kalau hasil survei dapat saja dijadikan kajian ilmiah tapi etikanya itu dilakukan setelah peristiwa pada suatu pilkada itu, bukannya sepanjang proses pilkada itu hasil survei harus diobral bahkan harus di iklankan untuk keuntungan sesaat.

Keilmiahan hasil survei kita dapat sepakati bersama, namun dibalik itu semua kini setiap rilis hasil survei yang ditunggu tunggu itu hanyalah dijadikan semacam alat untuk mengencangkan argumentasi dan urat saraf belaka.

Survei dalam pilkada itu bukanlah barang haram dalam dunia demokrasi. Tetapi hasil survei juga harus dipahami bukanlah sebagai berita ghoib yang harus diterima begitu saja, serta bukanlah hal yang sulit untuk diajarkan dan dipelajari. Nilai edukasi haruslah disepakati untuk tetap ada bukan kepragmatisan semata dikejar. Pemilih jangan mau menerima begitu saja setiap rilis hasil survei. Buktinya sering kita temukan hasil survei itu berbeda – beda dari setiap perilisnya. Seperti itulah selama ini berjalan terus setiap pilkada yang itu itu saja pertengkaran urat saraf menyikapi rilis hasil survei.

Parahnya politisi pun menelan mentah – mentah hasil survei yang asal menguntungkan baginya tapi lupa bahwa sebenarnya hasil survei itu adalah alat baginya untuk menilai keadaan yang terjadi secara kekinian sehingga tepat dalam mengambil kebijakan dan keputusan.

Siapapun harusnya boleh dan bisa melakukan survei secara mandiri. Timses setiap kandidat wajib melakukan survei sendiri secara mandiri juga supaya hasil surveinya tidak mudah dicuri atau dijual oleh orang lain. Atau setiap kelompok mahasiswa juga pastinya bisa melakukan survei sendiri dalam setiap ajang pilkada sehingga dapat melihat lebih secara objectif terhadap kejadian terkinis serta dapat menambah wawasan dan pembelajaran yang arahnya memungkinkan menambah keahlian baik itu dalam hal ketajaman analisa terhadap persoalan maupun dalam menciptakan solusi – solusi yang lebih kontruktif.

Apalagi partai politik harusnya mampu survei sendiri sehingga kader partai kedepannya adalah orang – orang yang mampu membaca situasi dan menempatkan posisi dengan tepat. Bukannya diserahkan ke pihak luar partai. Setiap partai politik punya bagian urusan penelitian kan. Parpol dapat dengan mudah melaksanakan survei setiap minggu atau bulan, bukannya pas saat pilkada saja.