STRATEGI AMPUH MENDAPATKAN PERAHU UNTUK PILKADA 2020
Sangat penting untuk mendapatkan perahu dalam pilkada serentak tahun 2020. Ia ibarat sarana angkutan yang ditumpangi oleh kontestan untuk mengantarkannya sebagai calon. Perahu ini dimaksudkan sebagai kendaraan politik bagi tokoh yang sah maju untuk berkompetisi. Perahu ini boleh kumpulan beberapa partai politik, bisa juga satu partai saja dengan memenuhi persyaratan minimal 20% kursi parlemen setempat. Kecuali pencalonan melalui jalur perseorangan/ independen.
Perahu partai akan berguna sebagai pengusung atau pendukung. Pengusung jika sebagai partai utama yang telah mencukupi syarat/ kuota kursi parlemen. Sedangkan dianggap sebagai pendukung yakni suatu partai yang menyatakan diri mendukung salah satu calon setelah paslon memenuhi syarat sebagai calon.
Artikel kali ini mengajukan strategi yang boleh dikombinasikan dengan yang sudah apa apa diusahakan oleh bakal calon hingga sampai saat ini. Silahkan disimak sehingga memperoleh manfaat bagi yang memerlukan.
Kepentingan Calon Paling Pantas Menurut Hasil Survei
Setiap calon wajib serius untuk mendapatkan dukungan partai sehingga memperoleh SK (Surat Keputusan) dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sebagai calon yang diusung oleh partai tersebut. Persyaratan ini nampaknya masih berlaku, artinya SK pimpinan pusat partai lah yang menentukan pencalonan dalam pilkada baik itu untuk calon Gubernur, maupun bagi calon Bupati/ Walikota.
Partai politik hanya akan meng-SK-kan calonyang paling pantas, bukan asal calon yang mau maju. Karena calon yang mau maju dan merasa pantas pasti banyak. Sedangkan calon yang pantas tentu memiliki kriteria yang secara umum sudah terbangun ketokohannya. Setiap partai politik memiliki persyaratan khusus yang biasanya dapat diketahui dengan cara intens dikomunikasikan ke internal partai tersebut. Nah, untuk melakukan komunikasi ini dibutuhkan kecanggihan negosiasi. Bagi politisi pemula diperlukan tingkat ketabahan yang tinggi untuk menjalani komunikasi ini.
Karena setiap partai memiliki gaya komunikasi yang khas yang akan berbeda dengan partai lainnya. Gunakan semangat dan potensi yang khusus pula dalam upaya mengajukan diri untuk mendapat SK pusat.
Isu mahar politik terjadi pada saat komunikasi atau negosiasi seperti ini. Pembiayaan sangat diperlukan dimasa ini. Pembiayaan yang sangat sulit dikalkulasi jumlah besarannya. Untuk apa pembiayaan? Sebagai contoh rinciannya antara lain untuk pembiayaan akomodasi selama bolak-balik dari daerah ke Jakarta (DPP). Hal ini dilakukan biasanya lebih dari sekali dengan kemungkinan membawa rombongan partai politik di tingkat daerah. Selain itu ada biaya kongkow-kongkow (rapat serius) selama proses komunikasi tersebut.
Selain itu perlu juga adanya rekomendasi hasil survei dari Lembaga survei yang kredibel yang dijadikan sebagai bahan argumentasi untuk diajukan ke DPP. Hasil survei biasanya akan dijadikan bahan pertimbangan. Dan perlu diketahui saat ini survei sudah dilakukan oleh berbagai lembaga survei sehingga dimungkinkan adanya persaingan yang terjadi antar lembaga survei. Dari kemungkinan adanya persaingan diantara lembaga survei maka disarankan untuk lebih memahami hal ini.
Secara umum hasil survei yang diharapkan untuk memperkuat argumen negosiasi ke DPP adalah hasil survei yang menguntungkan bagi calon yang mau maju. Karena hasil survei dianggap paling rasional untuk dijadikan alasan mendukung atau tidak mendukung.
Bagi calon yang hasil surveinya rendah maka kemungkinan cukup sulit untuk mendapatkan rekomendasi/ SK DPP.
Apa saja yang harus dilakukan oleh calon agar hasil surveinya baik itu perlu serius agar melakukan sosialisasi. Karena tingginya popularitas diperoleh dari upaya sosialisasi. Baik sosialisasi secara online maupun secara offline. Untuk strategi sosialisasi ini sudah banyak artikel kami yang menguraikannya.
Kepentingan Kekuasaan Partai Politik.
Calon yang diusung oleh suatu partai politik bisa saja adalah wujud kepentingan dari partai itu sendiri. Ada tokoh yang disuruh maju oleh partai politik. Tokoh semacam ini bisa dari internal partai (kader) maupun dari eksternal partai. Kepentingan ini sebagai wujud keberlangsungan kehidupan partai. Hal ini dikemukakan sebagai kesadaran bersama. Argumentasi kepentingan partai perlu juga untuk dipelajari. Intinya setiap partai politik sangat menginginkan calon yang didukungnya atau diusungnya menjadi pemenang dalam pilkada tahun 2020 mendatang.
Jika ada calon yang kemungkinan menangnya tinggi maka memiliki peluang besar untuk dilirik oleh partai. Artinya mendapatkan SK partai menjadi cenderung lebih mudah.
Kepentingan partai dalam pilkada adalah sebanyak-banyaknya memenangkan pilkada itu. Maka dari itu wajarlah partai hanya mendukung calon yang potensi menang.
Oleh karenanya saat ini partai politik selalu menyarankan setiap calon untuk melaksanakan survei agar tingkat potensi menangnya dapat diprediksi sejak sekarang. Sedangkan prediksi menang atau kalah hanya dapat dijawab oleh lembaga survei. Boleh bagi setiap calon mengajukan argumentasinya agar mendapatkan rekomendasi partai, tetapi argumentasi yang value (nilainya) wajib diatas argumentasi hasil survei.
Contoh argumentasi setingkat diatas hasil survei adalah klaim mampu mandiri secara pembiayaan dalam kompetisi pilkada.
Bahwa partai perlu kelanggengan dan keberlangsungan hidupnya maka partai itu akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan calonnya pada pilkada. Ini adalah dasar logikanya. Partai yang tidak memikirkan menang-kalah dalam pilkada itu alamat partainya bakal tergerus jaman alias hilang dalam percaturan demokrasi.
Oleh sebab itulah sebaiknya setiap calon yang maju dalam pilkada tahun 2020 mendatang sebaiknya memikirkan juga kepentingan partai. Dan ajukanlah argumentasi yang kuat bagi calon untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dalam memajukan kepentingan partai.
Jalankan logika ini sehingga sama-sama kompak dalam menjalankan strategi pemenangan pilkada selanjutnya.
Sekian artikel ini, selamat libur akhir tahun. Salam kompak salam persatuan Indonesia.
Penulis : Doni Candra, S.IP
Editor : Nizar Mahroussy