PILKADA SERENTAK 2020 (3) : STRATEGI PEMENANGAN PILKADA – SURVEI INTERNAL

PILKADA SERENTAK 2020 (3) : STRATEGI PEMENANGAN PILKADA – SURVEI INTERNAL

Selama pemilu langsung pasca reformasi 1998 banyak sudah pengalaman yang dapat ditarik sebagai kesimpulan yang bernilai edukasi baik secara ilmu pengetahuan maupun pengalaman dalam ajang kompetisi pemilu yang damai, aman, lancar, dan legitimate tanpa hambatan yang berarti. Saat ini masyarakat sudah dapat dianggap mampu berada dalam suasana panasnya suhu politik dan sudah terbiasa dengan suasana kompetisi pemilu langsung. Hal tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi, justru kelompok kepentingan-lah atau oknum yang mungkin terlibat kekerasan fisik jika ada kejadian di suatu pemilu. Itupun selama ini dapat diatasi oleh pihak berwajib. Oleh karena itu kami menganggap secara umum bahwa masyarakat saat ini sudah jauh lebih dewasa dalam keterlibatannya terhadap peristiwa politik, silahkan elite politik saja lagi yang mendewasakan dirinya.

BACA JUGA : Langkah Awal Paling Efektif Untuk Pilkada, Strategi Mendongkrak Popularitas Calon Bupati dan Calon Walikota

Dalam iklim kedewasaan politik masyarakat itulah sehingga survei politik atau penelitian semacamnya  dapat terlaksana dengan lancar, aman, dan predictable.

Kini survei politik sudah sangat sering dilakukan baik itu sebagai pemberi masukan terhadap pemerintah, elite politik, maupun partai politik yang membutuhkan informasi kekinian sehingga kebijakan politik dan langkah politik dapat selaras dengan mayoritas preferensi politik masyarakat.

Hasil survei dapat membimbing para aktor politik untuk mengambil langkah lebih tepat dalam menjalankan strategi pemenangannya. Tanpa terbimbing hasil survei terkadang elite politik yang berkompetisi dapat keliru arah perjalanan pemenangannya.

Singkatnya, survei dan elite politik adalah dua hal yang tak dapat terpisahkan dalam perjalanan suatu pilkada langsung.

Berikut uraian segala hal yang terkait dengan survei politik yang mungkin diperlukan oleh setiap aktor politik  di tingkat lokal/ daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun 2020 mendatang :

POIN #1 : SURVEI INTERNAL

Pentingnya untuk melakukan survei dengan kemampuan sendiri atau secara internal dengan alasan supaya data – data dapat diolah secara lebih eksklusive-mandiri tanpa pengaruh kepentingan pihak lain. Survei internal ini sangat berguna sebagai bahan gerakan pemenangan internal yang bersifat khusus dan tidak mudah terungkap di publik. Survei  semacam ini sangat terjaga kerahasiaannya dan hanya tersimpan dalam dokumen internal saja yang dapat secara kontinyu “dipergunakan” sebagai bahan evaluasi internal jika diperlukan.

POIN #2 : PELAKSANA SURVEI

Sudah sangat banyak pihak yang mampu dan berkompeten untuk melaksanakan survei internal ini, silahkan elite politik untuk lebih serius dalam melibatkan para surveyor seperti tersebut. Memang di tingkat nasional sudah sangat tersedia banyak lembaga survei yang berkompeten, tetapi mengingat banyaknya daerah yang ber-pilkada (silahkan liat daftarnya pada artikel sebelumnya) pada tahun depan maka sangat logis bagi setiap daerah untuk saatnya mempertimbangkan keterlibatan lembaga survei mana yang pas untuk kebutuhannya.

POIN #3 : BIAYA SURVEI

Bahwa setiap survei yang dilakukan di setiap daerah pasti melibatkan tenaga surveyor setempat. Karena survei politik yang paling tepat adalah dengan turun ke lapangan langsung tatap muka dengan masyarakat setempat. Dengan alasan inilah biaya survei sering dianggap mahal, padahal penyebabnya adalah biaya akomodasi turun ke lapangan yang terkadang juga tidak sedikit. Ditambah dengan banyaknya tenaga lapangan yang dibutuhkan mencapai 50 – 80 an orang lebih dalam setiap kali pelaksanaan survei. Biaya transportasi untuk survei di suatu kabupaten biasanya lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah kota, karena biasanya wilayah kota secara geografis terkumpul dan berdekatan sedangkan wilayah kabupaten secara geografis terbentang luas dan berjauhan antar satu desa dengan desa  lainnya sementara masyarakat yang di survei berada sesuai luasnya sebaran secara geografis.

POIN #4 : FOKUS PADA AKURASI DATA

Memang kesulitan pelaksanaan survei internal di tingkat lokal adalah minimnya pengalaman pelaksanaan  ditambah dengan lemahnya trust yang ada sehingga komunikasi elite lokal dan pihak peneliti lokal sering tidak nyambung dan kurang bergengsi. Tetapi awas termakan jebakan gengsi; bahwa dalam survei itu bukan gengsi yang diutamakan tapi akurasi data yang dihasilkan. Semakin rahasia data internal yang dihasilkan semakin kuat pertarungan pemenangan, karena strategi pemenangan internal bukan untuk di umbar di publik. Fatsun kompetisi politik adalah rahasiakan strategimu dari lawanmu maka potensi kemenanganmu akan meningkat dibanding lawanmu.

POIN #5 : METODOLOGI SURVEI

Survei politik untuk kepentingan pilkada dilaksanakan dalam durasi sekitar 2 – 3 pekan, dan proses pengambilan data lapangan biasanya maksimal 10 hari dan paling cepat sekitar sepekan. Selanjutnya data hasil lapangan diolah untuk dilaporkan sebagai hasil survei. Pelaksanaan survei ini dengan menyebarkan tenaga lapangan ke berbagai titik sample berada. (untuk metodologi survei silahkan membaca buku survei ilmiah)

POIN #6 : SAMPLING ADALAH KUNCI

Akurasi dan presisi hasil survei dapat dicapai dengan desain survei yang tepat. Pemilihan metode sampling adalah kuncinya. Dalam hal ini diperlukan keseriusan dan tingkat pengalaman antara lapangan dan kebiasaan melakukan penelitian. Standard survei politik adalah keilmiahan data, harus pihak sarjana yang masih aktif dan fresh. Tidak asal mau dan berani. Tidak asal sarjana juga. Silahkan pikirkan matang-matang untuk menentukan pihak yang dilibatkan dalam survei internalmu.

POIN #7 : KAJIAN ILMIAH DAN FAKTA LAPANGAN

Poin terakhirnya adalah survei politik dalam pilkada mendatang sangat penting untuk dilakukan dan disetting secara serius demi proses pemenangan pilkada yang lebih terarah. Pelaksanaan survei sudah umum dalam ajang pemilu langsung semacam pilkada. Jangan pernah menjauhi urusan keilmiahan dalam proses pemenangan yakni keilmiahan yang tersambung dengan fakta lapangan. Jadi, tidak asal ilmiah juga dan tidak asal fakta lapangan juga.

Seimbangkanlah kedua hal yang terkait ini kemudian pastikan kecocokannya dengan kondisi daerahmu. Karena model atau perilaku disetiap daerah yang berpilkada memiliki karakter masyarakat yang berbeda-beda pula.

Sebagai kata penutup opini dalam artikel kali ini kita sama-sama berkewajiban menghasilkan pesta demokrasi yang berkualitas dalam menunjang kehidupan peradaban.

Re-generasi kepemimpinan ditingkat lokal adalah terkadang cerminan kepemimpinan skala nasional.

Karena suatu bangsa yang besar akan selalu mencetak generasi penerus yang lebih baik dari sebelumnya sehingga rasa optimis selalu bangkit disetiap era berbangsa dan bernegara sehingga anak bangsa akan menjadi sangat siap dalam “duel”  pergolakan silaturrahim dunia internasional.

Penulis : Doni Candra, S.IP
Editor : Nizar Mahroussy H.E, S.Kom